Ujian Nasional (UN) digadang sebagai standarisi dan pemetaan permasalahan pendidikan nasional Indonesia, sehingga Kementrian Pendidikan Nasional tetap bersikukuh untuk melaksanakan Ujian Nasional walaupun banyak kecaman dan kritik dari pengamat pendidikan sampai Makamah Agung (MA) pun telah memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan UN.

Memang ya bahwa evaluasi itu adalah penting untuk dapat memberikan justice bagi peserta didik untuk memperoleh sertifikasi pendidikan berupa ijazah, sehingga ijazah itu tidak didapatkan begitu saja tapi melalui proses pendidikan dan pelatihan sehingga peserta didik mempunyai penguasaan kompetensi tertentu sesuai dengan tututan kurikulum.

Melihat pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang dikatakan untuk melakukan standarisasi kelulusan peserta didik, padahal kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang diterapkan Kementrian pendidikan melalui Perturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 dalam pengertian nya”Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP dikembangkan oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan/kantor Depag Kab/Kota untuk Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan / Kantor Depag untuk Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus”.

Dari sini dapat kita pahami bahwa kurikulum KTSP disusun oleh Satuan Pendidikan (Sekolah bersama komite), tentu timbul pertanyaan apakah mungkin bisa memiliki standar yang sama diseluruh Indonesia ?, padahal yang menyusun kurikulum sekolah masing-masing, maka UN sebagai standarisasi kelulusan sangat sulit untuk diterima akal sehat.

Didalam acuan penyusunan KTSP, pada point 2 dan 3 disebutkan:

  • Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan potensi, minat, kecerdasan itelektual, emosional, spritual dan kinestika peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
  • Memperhatikan potensi dan karekteristik daerah dan lingkungan. Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, oleh karena itu kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk memberikan kelulusan yang memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah.

Pada acuan ini terlihat bahwa kurikulum harus dikembangkan pengembangan potensi, bakat, minat, kebutuhan dan tantangan serta karakteristik daerah, jelas disini tidak memungkinkan KTSP yang disusun masing-masing sekolah bisa sama antara satu sekolah dengan sekolah lain, lalu apakah mungkin UN bisa mewakili hal tersebut.

UN sebagai sistem evaluasi semestinya mengandung prinsip dasar yaitu (1) menyeluruh, (2) berkesinambungan, (3) obyektifitas. Pada prinsip menyeluruh merupakah prinsip koprehensif, bahwa evaluasi belajar dilaksanakan secara bulat, utuh dan menyeluruh. Dalam hubungan prinsip ini evaluasi harus dapat mengungkap aspek proses berpikir (cognitive domain), aspek kejiwaan berupa sikap (affective domain) dan aspek keterampilan (psycomotor domain). Jadi evaluasi harus dapat mengukur kompetensi ketiga aspek ini, sedangkan dalam UN kenyataanya hanya didominasi oleh aspek pengetahuan dan proses berfikir (knowledge domain dan cognitive domain), artinya UN belum sepenuhnya memenuhi prinsip evaluasi.

Selain itu UN yang dilaksanakan oleh pemerintah membawa dampak psikologis yang mencapai tingkat membahayakan bagi kalangsungan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah – daerah, dinataranya adalah:

  1. Menimbulkan kecemasan bagi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat provinsi, kab/kota, UPTD, kepala sekolah. yang sangat mengkawatirkan mereka jika kelulusan siswa didaerah mereka rendah, mereka akan merasa malu atau mungkin takut dicap tidak berhasil membina pendidikan didaerah mereka, lalu mereka akan tergeser dari jabatannya. Akibatnya dibuatlah kesepakatan bagaimana cara membantu siswa, agar keluusan tertinggi dapat dicapai walau dengan mengorbankan kejujuran dan keadilan. Akibatnya maraklah kecurangan dalam UN, dengan melanggar secara berjamaah ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan UN tersebut. Ada istilah yang muncul dalam hal ini, kita akan ditangkap polisi bila menambrak rambu-rambu, tapi kalau menyenggol rambu-rambu tidak ditangkap.
  2. Menimbulkan tingkat depresi yang tinggi bagi siswa, ini di indikasikan adanya siswa yang pingsan saat ujian, ada yang mengadakan ritual istighsah yang bahkan sampai melakukan kesyirikan demi berharap lulus.
  3. Bahaya yang sangat besar adalah tidak adanya motifasi belajar siswa, yang diakibatkan kecurangan yang dilakukan sekolah dengan cara memberikan kunci jawaban kepada siswa yang dikondisikan sedemikian rupa, cara ini tetap berlangsung tiap tahun. Cara-cara ini berlangsung dari tinkat SD, SMP, dan SMA. Sehingga dalam pikiran siswa sudah tertanam secara mendalam bahwa mereka pasti akan lulus, karena pasti akan dibantu oleh guru-guru mereka.
  4. Bagi guru yang mengajar akan menerima efek domino akibat ulah mereka, si guru akan sulit mengendalikan, memotifasi siswa dalam proses belajar mengajar lantaran siswa merasa untuk apa susah-susah belajar toh nanti lulus juga, jika kami nanti tidak dibantu ujian UN, kami banyak tidak lulus kan sekolah juga yang malu, itulah celoteh yang keluar dari mulut siswa. Efek inilah yang ditanggung oleh sang guru, ibarat pepatah “bagai menepuk air didulang, muka kita juga yang basah”.
  5. Sulit bagi siswa dari daerah untuk bersaing masuk ke Perguruan Tinggi Negeri, diakibatkan oleh ketidak sesuaian angka nilai dengan kemampuan yang sebenarnya. Nilai yang tinggi pada ijazah dan Rapor siswa tidak sesuai dengan kemampuan siswa sebenarnya, mengapa demikian?, tentu ada sesuatu dibalik nilai-nilai tersebut.

Dari paparan diatas maka perlu kiranya pemerintah memikirkan kembali bentuk evaluasi akhir siswa, sehingga UN dapat betul-betul memberikan manfaat bagi siswa, bukan sebaliknya menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Komentar ditutup.