Menilik perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia, sejak munculnya KBK yang disempurnakan pada KTSP, apa hasil yang diharapkan?. Hampir kedua kurikulum ini menitik beratkan pada penguasaan hapalan materi pada buku teks pelajaran, sehingga guru dan siswa harus mengejar target menyelesaikan materi sesuai dengan target KKM yang ditetapkan sebagai cerminan output siswa, tidak lagi menekankan pada proses pembelajaran yang terjadi pada siswa, tidak peduli dengan berbaga latarbelakang siswa, kondisis mental siswa, aspek psykologis siswa kurang terperhatikan. Akan tetapi bagaimana siswa harus bisa melewati batas KKM agar syarat kenaikan kelas dan kelulusan siswa dapat terpenuhi, yang lebih tidak masuk akal lagi pemahaman disebagian sekolah bahwa siswa harus menuntaskan seluruh mata pelajaran sesuai dengan KKM, apa yang terjadi ketika siswa tidak tuntas siswa harus mencari guru yang bersangkutan untuk bisa menuntaskan mata pelajarannya sehingga harus mengganti Laporan Pendidikan, akhirnya Laporan Pendidikan siswa (RAPOR) terlihat semua tuntas. Guru harus merelakan idealisme dan professionalime mereka karena tekanan dari Kepala Sekolah yang menekankan siswa harus tuntas semuanya, bahkan ada lagi kebijakan kepala sekolah yang tidak bijak, bahwa siswa yang tidak tuntas/tidak naik kelas harus dipindahkan dari sekolah tersebut, tentu ini adalah sesuatu yang diluar nalar kita, sekolah mestinya berusaha mendidik siswa agar berhasil bukan seperti pabrik yang tidak lewat Qualiti Qontrol harus dibuang.

Sejak kebijakan UN dilaksanakan, yang menentukan kelulusan sekolah seolah-olah adalah UN, walaupun pemerintah hanya mengambil 40% dari Hasil belajar siswa sedangakan 60% ditentukan oleh sekolah. Kenyataannya lembaga pendidikan mengabaikan yang 60% tetapi hanya fokus pada yang 40% dari UN, artinya jika siswa lulus pada UN otomatis siswa akan lulus disekolah. Nilai sekolah di setting sedemikian rupa sehingga secara hutungan matematisnya siswa harus lewat jika di akumulasikan dengan nilai UN. Sekolah akan berusaha mencari modus operandi yang berbeda setiap tahunnya melalui koordinasi dengan MKKS, Rayon untuk mencari taktik untuk membantu siswa agar dapat menyelesaikan UN dengan Baik. Apapun peraturan yang dibuat pemerintah untuk pelaksanaan UN dan mencegah kecurangan itu hanya di ats kertas, tidak ada pelaksanaan di tingkat sekolah, tetapi justru yang terjadi bagaimana upaya untuk melanggar aturan tersebut. Sejak pelaksanaan UN secara jujur sebenarnya tidak ada kejujuran dalam pelaksanaan UN tersebut, karena sekolah tidak mau kehilangan muka akibat siswa tidak lulus. Niat baik untuk membantu siswa dalam UN berdampak buruk terhadap sikap dan prilaku siswa yang berakibat lemahnya semangat siswa untuk belajar, dan secara tidak langsung sebenarnya kita membenarkan kecurangan pada siswa. Siswa yang lulus UN adalah hasil korupsi yaitu korupsi dalam kecurangan UN, output siswa dengan cara seperti ini akan mempengaruhi kualitas mahasiswa diperguruan tinggi, praktik di SMA akan berulang diperguruan tinggi tentu dengan transaksi jual beli nilai, maka dihasilkanlah sarjana dengan mental korup. Kebanyakan lulusan sarjana berharap bekerja sebagai PNS, mata rantai korup berlanjaut karena input PNS dari mental kurop akan menghasilkan PNS yang korup karena untuk masuk PNS merkapun harus lewat cara sogok menyogok. Tidak heran jika pegawai yang korup sekarang lebih banyak pegawai yang muda dengan masa kerja yang baru.

Akankah generasi ini dirusak terus dari bangku pendidikan? Mari kita ingat perkataan bijak orang-rang terdahulu, baiknya suatu bangsa ditentukan oleh generasi/pemuda saat ini. Jika para estapet bangsa sudah mempunyai mental bobrok tunggulah kehancuran bangsa ini tahun-tahun mendatang. Maka putuslah rantai korupsi itu dari dunia pendidikan, mudah-mudahan bangsa ini lebih baik masa datang, walau mungkin sudah ditakdirkan bahwa generasi itu tidak akan pernah lebih baik dari yang sebelumnya, namun tidaklah kita berputus asa, setidaknya kita punya ikhtiar untuk mewujudkan generasi dan bangsa yang labih baik masa datang.

Komentar ditutup.